 |
| Rakor dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan |
Baca juga : Korban Pencurian, Direktur RSUD : Sudah Kembali Ke Rumahnya
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan tersebut, diikuti oleh peserta yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bekasi.
Rakor tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antarlintas sektor. Akan memetakan situasi ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi, sehingga intervensi penanganan daerah rawan pangan dapat tertangani secara optimal dan tepat sasaran.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, dari hasil pemetaan, ada 26 desa yang masuk kategori 3 yakni agak rawan pangan dan itu membutuhkan atensi. Berbagai program dijalankan untuk mengatasinya, mulai cadangan pangan pemerintah, warung pangan, gabah bantuan pemerintah, juga gerakan pangan murah, dengan cara itu mudah-mudahan bisa meningkatkan status menjadi tahan pangan.
"Juga mendorong pembangunan pasar di tiap-tiap kecamatan dan desa. Gunanya untuk mendekatkan akses layanan infrastruktur pangan kepada masyarakat, melalui alokasi APBD, APBdes serta terbuka untuk pihak swasta yang ingin ikut berkontribusi", ujarnya.
Baca juga : Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah
Dani menjelaskan, saat ini terdapat 12 kecamatan yang sudah memiliki pasar sendiri dan hanya tersisa 11 kecamatan yang terus didorong agar memiliki pasar sendiri. Dirinya mengungkapkan, memang saat ini sedang menyusun RPJMD baru, tergantung nanti kalo hasil Feasibility Study (FS) swasta bisa masuk, pemerintah Kabupaten Bekasi akan dorong swasta, atau karena daerahnya terpencil atau mungkin ekonominya kurang maju, mungkin APBD yang harus masuk. Bahkan APBDes juga bisa untuk membangun level pasar desa, Jadi nanti berbagai sumber ini menjadi kombinasi untuk pengembangan pasar-pasar kedepan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Abdur Rofiq menuturkan, Pemerintah Daerah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di Kabupaten Bekasi. Di antaranya program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), Bantuan Gabah, Warung Pangan, Gerakan Pangan Murah, dan juga Program Gebrak (Gerakan Berbagi B2SA).
"Kerawanan pangan ini, kita ingin adanya sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa. Ini sangat penting dalam rangka mendapatkan sasaran yang tepat terhadap kegiatan-kegiatan yang nanti ada dimasyarakat," jelasnya.
Pemerintah Desa dapat lebih berdaya dalam penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Bekasi, salah satunya seperti yang disampaikan Pj Bupati yakni dengan membangun pasar-pasar desa yang juga turut berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Pasar desa itu bisa dimulai dari pasar minggon, misalnya pasar yang beroperasi seminggu sekali kemudian meningkat seminggu 3 kali. Kita mulai dari yang kecil dulu bertahap, yang tadinya 7 pedagang karena rutin terus bertambah jumlahnya hingga nanti menjadi pasar skala besar yang beroperasi setiap hari. Dan ini tentu butuh proses," jelasnya.
