Cyberindo.id

BREAKING NEWS

Cyberindo.id...

02/11/2026

Bupati Bekasi Ditunggu Tanggapan Soal Usulan SMSI: Tokoh Pers Masuk TP2D Kawal Pembangunan

Bupati Bekasi Ditunggu Tanggapan Soal Usulan SMSI: Tokoh Pers Masuk TP2D Kawal Pembangunan
Senin, November 02, 2026
Penulis: Andi Mayanto
Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja ditunggu tanggapannya terkait usulan SMSI Kabupaten Bekasi yang
Cyberindo.id - Wacana pelibatan tokoh pers dalam Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi terus menguat. Setelah Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, mengusulkan agar pers dilibatkan, kini publik menunggu tanggapan resmi Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja.


Usulan tersebut disampaikan Doni Ardon pada Minggu (1/11/2026) kemarin. Menurutnya, kehadiran tokoh pers di dalam TP2D penting untuk mengawal transparansi dan publikasi pembangunan.


"Pers itu bukan hanya tukang catat, tapi mitra kritis pembangunan. Kalau tokoh pers masuk TP2D, informasi pembangunan bisa lebih transparan sampai ke masyarakat bawah," ujar Doni Ardon yang dikutip dari berbagai media lokal Bekasi.


Baca juga: SMSI Kabupaten Bekasi Dorong Tokoh Pers Masuk TP2D Kawal Transparansi Pembangunan


Seperti diketahui, TP2D Kabupaten Bekasi sendiri baru dibentuk pada 16 Oktober 2026 lalu dengan 18 anggota yang berasal dari akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Belum ada unsur jurnalis atau tokoh pers di dalamnya.


Ketua SMSI menilai, Bupati Bekasi yang memiliki visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera perlu mempertimbangkan usulan ini.


"Kami dari SMSI Kabupaten Bekasi siap berdiskusi. Tujuannya sama, mengawal agar pembangunan di 23 kecamatan ini benar-benar terasa manfaatnya," tambah Doni.


Hingga berita ini ditayangkan, Senin (2/11/2026) pagi, pihak Humas Pemkab Bekasi belum memberikan pernyataan resmi terkait usulan tersebut.


Apakah Bupati Bekasi akan mengakomodir usulan tokoh pers masuk TP2D? Kita tunggu bersama.
Baca Selengkapnya
By di
Label: , , , , , , ,

01/11/2026

SMSI Kabupaten Bekasi Dorong Tokoh Pers Masuk TP2D Kawal Transparansi Pembangunan

SMSI Kabupaten Bekasi Dorong Tokoh Pers Masuk TP2D Kawal Transparansi Pembangunan
Minggu, November 01, 2026

CyberIndo.id — Wacana pelibatan tokoh pers dalam Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi menguat. Gagasan ini dinilai sebagai terobosan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, menilai keterwakilan tokoh pers yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman investigasi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi hambatan pembangunan di lapangan sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat.

"Jika TP2D selama ini diisi akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional, maka pelibatan tokoh pers adalah langkah progresif yang patut dipertimbangkan Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja," ujar Doni Ardon di Cikarang, Minggu (1/11/2026).

Menurut Doni, pers memiliki fungsi strategis sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial. Dengan jaringan informasi hingga level bawah, pers mampu mendeteksi keluhan publik, ketimpangan layanan, persoalan infrastruktur, hingga indikasi penyimpangan kebijakan.

"Pers bisa memperkuat akses informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ini bukan soal citra, tapi soal memastikan program pembangunan dan APBD diketahui publik," tegasnya.

Seleksi Harus Objektif, Libatkan Organisasi Pers

Doni menekankan, penunjukan tokoh pers harus profesional dan transparan. Tidak boleh didasarkan pada kedekatan personal atau kepentingan politik.

"Kepala daerah harus berkoordinasi dengan organisasi pers resmi untuk merekomendasikan anggotanya yang independen dan berintegritas. Rekam jejak, kompetensi, dan kepatuhan pada etika jurnalistik harus jadi ukuran," katanya.

Pers Sebagai Jembatan Aspirasi

Senada, Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, Suryo Sudharmo, menyebut pers selama ini menjadi saluran utama aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses langsung kepada pejabat pemerintah.

Mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga kebencanaan, banyak persoalan yang baru mendapat perhatian setelah diberitakan media.

"Saat terjadi bencana, pers menjadi sumber informasi utama sekaligus early warning bagi publik. Pengalaman itu penting untuk masukan kebijakan yang tepat sasaran," ujar Direktur Utama PT Internusa Media Grup tersebut.

Pers Jangan Hanya Dibutuhkan Saat Publikasi

Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya yang juga Wakil Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, Paulus Simalango, S.H., mendukung wacana ini dengan catatan seleksi harus objektif dan bebas titip-menitip kepentingan.

"Sudah saatnya pemerintah memandang pers bukan sekadar pihak yang dicari saat seremonial, konferensi pers, atau publikasi keberhasilan. Pers punya kapasitas intelektual dan kepekaan sosial untuk merumuskan solusi persoalan daerah," tegas Paulus.

Ia mengingatkan, pembangunan jangan hanya dirumuskan dari laporan administratif yang terlihat baik di atas kertas, sementara realita di lapangan masih banyak persoalan.

"Pemerintah butuh orang yang berani menyampaikan fakta, termasuk fakta yang tidak menyenangkan bagi pengambil kebijakan," ujarnya.

Paulus menegaskan, dorongan ini bukan soal pembagian kursi kekuasaan, melainkan pengakuan terhadap kompetensi tokoh pers.

Independensi Tetap Harga Mati

Meski mendukung, Paulus mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan. Tokoh pers yang masuk struktur pemerintahan harus mampu memisahkan peran sebagai anggota tim dengan fungsi jurnalistik yang independen.

"Jangan sampai keterlibatan tokoh pers justru jadi alat legitimasi kebijakan atau membungkam kritik. Independensi pers tidak bisa ditawar. Jabatan tidak boleh jadi alasan mengendalikan pemberitaan atau mengintervensi ruang redaksi," tegasnya.

TP2D Harus Punya Target Terukur

Lebih lanjut, Paulus meminta TP2D tidak hanya berhenti pada pembentukan struktur dan penunjukan figur. Keberhasilan TP2D harus diukur dari hasil nyata.

"TP2D harus punya indikator kinerja jelas: percepatan pelayanan publik, penyelesaian hambatan investasi yang sesuai hukum, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola. Harus ada target terukur, jadwal kerja, evaluasi, dan laporan yang bisa diakses publik. Jangan sampai jadi lembaga tambahan yang memperpanjang birokrasi dan membebani APBD," jelasnya.

Ia berharap Bupati Bekasi membuka ruang partisipasi yang setara bagi akademisi, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat sipil yang memiliki kemampuan, keberanian, dan integritas.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan seberapa banyak tokoh yang dilibatkan, tapi seberapa besar kebijakan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat," pungkas Paulus.

Secara regulasi, wacana ini perlu dikaji berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama terkait dasar hukum pembentukan, kewenangan, mekanisme seleksi, dan pengaturan konflik kepentingan TP2D.
Baca Selengkapnya
By di
Label: , , , , , , , ,

PCNU Kabupaten Bekasi Resmi Dilantik, Tegaskan Sinergi Cabang dan MWC

PCNU Kabupaten Bekasi Resmi Dilantik, Tegaskan Sinergi Cabang dan MWC
Minggu, November 01, 2026
Penulis: Andi Mayanto
PCNU Kabupaten Bekasi masa khidmat 2026-2031 resmi dilantik di Antero Hotel Jababeka
Cyberindo.id - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi masa khidmat 2026-2031 resmi dilantik. Gelaran tersebut di Antero Hotel Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara pada Minggu (1/11/2026).

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Bekasi, KH. Enjuk Marzuki, M. PdI, menegaskan pelantikan bukan sekadar seremonial ikrar, melainkan awal tanggung jawab besar dalam mengemban amanah organisasi dan pengabdian kepada umat.

"Pelantikan ini bukan hanya ikrar, melainkan menyambung tugas mulia umat, membimbing masyarakat, serta menjaga Kabupaten Bekasi agar tetap berada di jalan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin," ujar KH. Enjuk.

KH. Enjuk menekankan kunci kekuatan NU terletak pada sinergi yang solid antara cabang dan anak cabang. Ia mengibaratkan PCNU sebagai otak, sementara MWC sebagai jantung penggerak organisasi.

"PCNU adalah otaknya NU, sedangkan MWC adalah jantungnya. Apabila jantungnya tidak berdenyut, maka PCNU pun akan mati suri," tegasnya.

Menurut dia, roda organisasi tidak akan berjalan jika hanya bertumpu pada kepengurusan cabang. Keaktifan MWCNU hingga tingkat kecamatan menjadi penentu denyut khidmat NU di tengah masyarakat.

Ia mengakui amanah yang diemban tidak ringan, karena menyangkut dimensi keagamaan dan sosial. Namun, dengan kebersamaan dan kolaborasi seluruh banom dan lembaga, tantangan tersebut akan terasa lebih ringan.

"Tugas ini memang berat. Akan tetapi, apabila semuanya saling bersinergi dan berjalan bersama, insyaallah akan terasa lebih ringan," katanya.

Di akhir sambutan, KH. Enjuk berharap seluruh pengurus yang baru dilantik mampu menjaga soliditas dan terus berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama.

"Harapan saya, seluruh pengurus dapat bersama-sama berjuang dan terus berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama," pungkasnya.

Momentum pelantikan ini diharapkan menjadi penguat peran NU di Kabupaten Bekasi, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Baca Selengkapnya
By di
Label: , , , ,

31/10/2026

Bappeda Rilis 7+1 Menu Musrenbang CSR 2026, Ini Rincian Lengkapnya!

Bappeda Rilis 7+1 Menu Musrenbang CSR 2026, Ini Rincian Lengkapnya!
Sabtu, Oktober 31, 2026
Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi
Cyberindo.id – Bappeda Kabupaten Bekasi merilis Menu Musrenbang CSR Kabupaten Bekasi Tahun 2026 melalui program GERAK CSR SOLID (Gerakan Kolaborasi CSR melalui Sinergi Lintas Instansi dan Dunia Usaha).

Menu kolaborasi ini dibagi menjadi dua gerakan besar:

Pertama, GERAK SAING yang fokus pada peningkatan daya saing SDM. Di dalamnya ada 7 program prioritas mulai dari perbaikan ruang kelas dan toilet sekolah, beasiswa siswa kurang mampu, pelatihan AI untuk guru dan siswa, pembinaan Sekolah Adiwiyata, pelatihan kerja dan sertifikasi, pelatihan wirausaha dan digital marketing, hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Kedua, GERAK MULUS yang fokus pada penataan jalan lingkungan permukiman dengan konsep 1 Desa 1 Penataan Jalan.

Dengan menu ini, perusahaan tidak lagi bingung mau CSR apa. Tinggal pilih sesuai kemampuan, dan dijamin tepat sasaran.

Melalui Musrenbang CSR 2026, Bappeda Kabupaten Bekasi menginisiasi penyelarasan program CSR perusahaan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Pemerintah daerah menyediakan menu kolaborasi CSR yang bisa dipilih perusahaan sesuai minat, kemampuan, dan kebutuhan di lapangan.

Mulai dari perbaikan fasilitas sekolah, beasiswa, pelatihan digital, peningkatan keterampilan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga penataan jalan lingkungan desa.
Baca Selengkapnya
By di
Label: , , , ,

30/10/2026

Bupati Bekasi dan Gubernur Jabar Cek Sampah Kali Jambe KM 19 Tol Japek, Siapkan Rp2,3 Miliar untuk Normalisasi

Bupati Bekasi dan Gubernur Jabar Cek Sampah Kali Jambe KM 19 Tol Japek, Siapkan Rp2,3 Miliar untuk Normalisasi
Jumat, Oktober 30, 2026

Atasi Tumpukan Sampah KM 19 Tol Japek, Bupati Bekasi dan KDM Cek Langsung Kali Jambe
CyberindoI.id - Bupati Bekasi Dr. Asep Surya Atmaja bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) turun langsung ke lokasi tumpukan sampah di kawasan KM 19 ruas Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek), tepatnya di aliran Kali Jambe, Jumat (30/10/2026).


Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan melalui normalisasi sungai, pengangkutan sampah, dan penguatan koordinasi lintas daerah dari hulu hingga hilir.


Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan penanganan sampah di Kali Jambe tidak bisa dilakukan sendiri karena berkaitan dengan aliran sampah lintas wilayah.


Menurutnya, sampah yang mencemari Kali Jambe diduga berasal dari kawasan Sumur Batu dan Bantargebang. Kelebihan kapasitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut membuat sampah terus terbawa arus hingga ke Kabupaten Bekasi.


"Untuk penanganannya, Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi. Setelah dinormalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk dibawa ke lokasi pengelolaan sesuai koordinasi lintas daerah," ujar Asep.


Asep menegaskan penanganan harus menyasar sumber masalah di hulu, bukan hanya di titik tumpukan. Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi terkait pemasangan jaring sampah dan pembenahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).


"Aliran Kali Jambe bermuara hingga Kali CBL. Karena itu persoalan sampah dan pencemaran harus ditangani dari sumbernya. Kami berharap pembenahan di hulu, termasuk jaring sampah dan penataan IPAL, segera dilakukan agar sampah tidak terus terbawa ke hilir," katanya.


Ia menambahkan, sesuai arahan Gubernur Jabar, seluruh tahapan penanganan akan dijalankan berdasarkan timeline yang telah disepakati. Pemkot Bekasi juga diminta menyampaikan tahapan pekerjaan dan target waktu agar penanganan terukur dan terkoordinasi.


Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait menyebut volume sampah liar yang menumpuk di kawasan KM 19 mencapai sekitar 1.200 meter kubik.


Penanganannya dilakukan kolaboratif melibatkan Pemkab Bekasi, Pemkot Bekasi, PSDA Provinsi Jabar, dan pihak terkait dari DKI Jakarta.


"Untuk Kabupaten Bekasi, kami siapkan sekitar 50 sampai 60 armada dump truck yang akan beroperasi hari Minggu. Waktunya kami atur di hari libur agar tidak mengganggu pelayanan persampahan rutin masyarakat pada hari kerja," jelas Syafri.


Sampah yang diangkut dari Kabupaten Bekasi direncanakan dibawa ke Aspex Kumbong. Melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jabar, dan pengelola TPST tersebut, pengangkutan mendapat dukungan pembebasan biaya tipping fee.


DLH juga menyoroti perlunya pembangunan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan aliran sungai antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.


Menurut Syafri, penghalang sampah yang ada saat ini belum mampu menahan seluruh sampah saat volume meningkat. Akibatnya sampah tetap mengalir ke wilayah Kabupaten Bekasi dan menumpuk di sekitar jembatan KM 19.


"Kami butuh pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol perbatasan. Jika sampah berasal dari hulu, bisa tertahan sejak awal dan menjadi tanggung jawab daerah asal," ungkapnya.


Ia berharap penanganan lintas daerah ini memperkuat koordinasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Baca Selengkapnya
By di
Label: , , , ,