Cyberindo.id - Kemandirian finansial menjadi tantangan utama yayasan sosial dalam memastikan keberlangsungan kebutuhan anak asuh. Menjawab tantangan itu, PT Bank Hibank Indonesia (hibank) menghadirkan program CSR berbasis peternakan produktif.

Bekerja sama dengan Hiro Farm, program ini dirancang untuk membangun sumber pendapatan berkelanjutan bagi Rumah Anak Asuh Yatim Piatu dan Dhuafa Yayasan Bening Nurani (YABNI) di Rumpin, Kabupaten Bogor. Peresmian program digelar Kamis (05/11/2026).

Melalui program ini, hibank memberikan bantuan modal produktif berupa 50 ekor bakalan kambing yang sepenuhnya menjadi milik YABNI. Selanjutnya, YABNI bekerja sama dengan Hiro Farm untuk menjalankan kegiatan penggemukan ternak, mulai dari pemeliharaan hingga penjualan.

Keuntungan bersih dari hasil usaha tersebut akan disalurkan sepenuhnya kepada YABNI sebagai tambahan sumber pendanaan untuk mendukung kebutuhan operasional yayasan dan kesejahteraan 80 anak asuh.

Berbeda dengan bantuan sosial yang habis setelah disalurkan, program ini dirancang menciptakan siklus usaha produktif yang terus berkembang.

Direktur Finance PT Bank Hibank Indonesia, Ricky Budiono, mengatakan hibank ingin menghadirkan CSR yang tidak hanya sesaat.

“Bagi hibank, tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya tentang seberapa besar bantuan yang dapat disalurkan, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut dapat menciptakan manfaat yang terus berlanjut. Melalui program Hiro Farm, kami ingin membantu YABNI memiliki sumber pendapatan produktif yang dapat dikembangkan secara berkesinambungan,” ujar Ricky.

Ia menambahkan, program ini juga memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak untuk membangun kemandirian di masa depan.

Tak hanya berorientasi ekonomi, program Hiro Farm juga menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan bagi anak-anak asuh YABNI. Melalui pendampingan pengelola Hiro Farm, anak-anak diajak mengenal proses bisnis peternakan secara langsung, mulai dari pemeliharaan ternak, pengelolaan operasional, pemahaman siklus usaha, hingga pencatatan keuangan sederhana.

Ketua Umum Yayasan Bening Nurani Bogor, Herawan Susanto, S.E., menyambut baik inisiatif tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan hibank melalui program peternakan produktif ini. Bagi kami, keberadaan sumber pendapatan tambahan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat berarti dalam membantu memenuhi kebutuhan 80 anak asuh,” ungkap Herawan.

Ia berharap kerja sama ini terus berkembang sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi YABNI dan anak-anak asuh.

Sebagai bagian dari BNI Group, hibank terus memperkuat perannya sebagai bank digital yang fokus pada pemberdayaan UMKM. Hingga September 2026, hibank mencatatkan total aset sebesar Rp19,55 triliun dengan penyaluran kredit UMKM mencapai Rp2,24 triliun.

Sejalan dengan visi sebagai Orkestrator UMKM, hibank mengembangkan pendekatan pemberdayaan melalui kolaborasi dan penguatan ekosistem untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Cyberindo.id – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti persoalan perizinan sejumlah perusahaan industri di Cikarang Timur hingga proyek pemakaman komersial di Kecamatan Setu.

Sorotan tersebut mencuat dalam dua Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III pada Kamis (05/11/2026). Dewan menemukan sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti, mulai dari dugaan ketidaklengkapan izin hingga kesesuaian tata ruang.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Hari Wibowo, mengatakan pada RDP pertama, pihaknya membahas perizinan proyek pemakaman komersial Muslim Assalam Memorial Garden di Desa Ragamanunggal, Kecamatan Setu.

Namun, RDP tersebut tidak berlanjut karena pihak pengembang tidak hadir tanpa konfirmasi.

“Yang akan kami periksa adalah kesesuaian zonasi dan peruntukan lahannya. Jangan sampai pembangunan di Kabupaten Bekasi menabrak aturan tata ruang,” kata Ombi saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Kamis (05/11/2026).

Ia menambahkan, Komisi III akan membahas langkah selanjutnya melalui rapat internal, termasuk kemungkinan memanggil kembali pengembang atau melakukan inspeksi langsung (sidak) ke lokasi.

Pada RDP kedua, Komisi III memanggil enam perusahaan yang beroperasi di wilayah Cikarang Timur untuk membahas perizinan dan persoalan lingkungan. Dari enam perusahaan yang dipanggil, lima hadir, sedangkan PT Cahaya Karisma Mandiri tidak hadir tanpa konfirmasi.

Adapun pembahasan meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), UKL-UPL, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga pengelolaan air tanah.

Ombi mengungkapkan, dalam rapat tersebut terdapat perusahaan yang telah beroperasi lebih dari lima tahun, namun proses perizinannya belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Banyak aduan yang masuk ke Komisi III terkait dugaan pencemaran lingkungan dan aktivitas produksi yang diduga belum mengantongi izin,” ujarnya.

Meski demikian, status perizinan dan dugaan pelanggaran masing-masing perusahaan masih perlu ditelusuri bersama instansi terkait.

Ombi menegaskan, Komisi III mendukung masuknya investasi ke Kabupaten Bekasi. Namun, investor diminta tetap mematuhi aturan agar kegiatan usaha tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun tata ruang.

“Kami sangat mengapresiasi investor. Tetapi jangan sampai aturan diabaikan. Investasi harus membawa manfaat bagi ekonomi dan masyarakat, bukan malah menimbulkan masalah,” tegasnya.

Komisi III memastikan pengawasan terhadap pembangunan dan aktivitas usaha akan terus dilakukan untuk mendorong kepatuhan perizinan sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi.

Penulis: Andi Mayanto

Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, saat pelepasan para atlet ke Porprov XV Jabar 2026

Cyberindo.id – Kabupaten Bekasi mengirimkan 1.100 kontingen yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial untuk berlaga di 56 cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat yang akan berlangsung pada 7–20 November 2026.

Selain Porprov, Kabupaten Bekasi juga mengirimkan 66 kontingen untuk mengikuti Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat pada 22–28 November 2026.

Kepala Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, mengatakan pihaknya tidak mematok target muluk-muluk mengingat saat ini tengah terjadi regenerasi atlet senior.

“Pada babak kualifikasi kemarin salah satu cabor memperoleh juara satu. Mudah-mudahan para atlet bugar dan prima sehingga target tercapai,” ujarnya.

Iman memberikan motivasi kepada para atlet agar berjuang maksimal mengharumkan nama daerah.

“Berjuanglah maksimal untuk Kabupaten Bekasi, juara dan raih yang terbaik,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan permohonan maaf karena dukungan saat ini berbeda dibandingkan empat tahun lalu. Meski begitu, ia memastikan bonus bagi peraih medali tetap disiapkan.

“Besok kita akan memberikan bonus untuk peraih medali emas Rp100 juta, peraknya Rp75 juta dan peraih perunggunya Rp50 juta,” ungkapnya.

Bonus tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet Kabupaten Bekasi untuk meraih prestasi terbaik di ajang Porprov dan Peparda Jawa Barat tahun ini.

Penulis: Andi Mayanto

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, S.IP

Cyberindo.id - Revitalisasi Kawasan Tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat di Kabupaten Bekasi telah memasuki tahap verifikasi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, S.IP, menyambut baik program tersebut dan menilai PSN ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Bekasi, khususnya di wilayah pesisir.

“Sangat saya apresiasi, itu akan menjadi peluang besar untuk warga Kabupaten Bekasi,” ujar Usup saat ditemui awak media Cyberindo.id di ruangannya, Kamis (05/11/2026).

Baca juga: KPK Masuk Bekasi Karena Perizinan, Bupati Asep Siapkan 3 Klaster Perbaikan

Usup menegaskan, DPRD akan segera berkoordinasi terkait program tersebut. Ia menekankan agar pelaksanaan PSN tidak merugikan petambak maupun warga sekitar.

“Jangan sampai ada petani tambak atau warga sekitar yang dirugikan. Kita akan kawal agar pelaksanaannya memberikan manfaat nyata,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Haribowo, mengatakan, program PSN revitalisasi tambak Pantura tersebut masih dalam pembahasan di tingkat komisi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan Pemkab telah menyiapkan tim terpadu lintas perangkat daerah sebagai langkah awal pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus.

“Program revitalisasi Pantura Jawa Barat sudah memasuki tahap verifikasi. Tugas tim terpadu ini melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Selanjutnya, akan dibentuk Satgas untuk mendukung pelaksanaannya,” ujar Endin, Rabu (04/11/2026).

Menurut Sekda, PSN tersebut mencakup lebih dari 4.000 hektare tambak aktif di Kabupaten Bekasi yang diproyeksikan menyerap puluhan ribu tenaga kerja, sehingga menjadi peluang emas untuk mengurangi pengangguran.

Dukungan juga datang dari Camat Muaragembong, Sukarmawan, yang mengajak masyarakat pesisir mempersiapkan diri agar bisa terlibat dalam pembangunan maupun operasional kawasan tambak nantinya.

Sebagai informasi, revitalisasi tambak Pantura merupakan PSN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai leading sector, yang fokus pada mitigasi abrasi dan optimalisasi ekonomi perikanan budidaya di empat kabupaten yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Pelantikan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi. Hadir di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. Endin Samsudin, http://M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron, S.H.I., http://M.Si., Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Andi Oddang Riuh Hutomo, S.I.K., M.H., jajaran pimpinan DPRD, kepala perangkat daerah, serta unsur pemerintahan lainnya. Kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta dan undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta para kades yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

"Kepala desa baru diharapkan mampu mengedepankan pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing," ujar Bupati Asep.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor untuk menjaga kondusivitas wilayah.

"Koordinasi dengan unsur TNI-Polri, kecamatan, BPD, dan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas wilayah," katanya.

Selain itu, Bupati mengingatkan agar tata kelola pemerintahan desa dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Hal ini terutama terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Pelantikan 154 kepala desa yang tersebar di 23 kecamatan tersebut menandai dimulainya babak baru pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi untuk masa jabatan 2026–2034.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan pemerintahan desa, pembangunan Kabupaten Bekasi diharapkan semakin merata, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga.