Cyberindo.id - Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD, Cikarang Pusat, Selasa (3/11/2026).

Selain Raperda APBD 2027, Bupati Asep juga menyampaikan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bupati Asep memaparkan empat arah prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2027.

Keempat prioritas tersebut yakni, pertama, mewujudkan perekonomian inklusif dan berdaya saing. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ketiga, memperkuat pelayanan dasar dan pemerataan infrastruktur. Keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Bupati menegaskan, pengelolaan APBD harus dilakukan secara efektif dan efisien.

"Setiap alokasi belanja daerah harus mendukung program pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Ia berharap, kedua Raperda tersebut dapat dibahas bersama DPRD secara konstruktif dan profesional, agar selaras dengan kebutuhan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Cyberindo.id - Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan akan segera menertibkan bangunan liar (bangli) yang menghambat proses normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, usai meninjau sejumlah titik pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Babelan, Selasa (03/11/2026).

Bupati mengatakan, penertiban akan dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Tahap awal akan diawali dengan peninjauan langsung ke lokasi, dilanjutkan dengan rapat pimpinan (rapim) untuk menentukan langkah eksekusi di lapangan.

Baca juga: Ahli Waris Uji Bin Otong Gugat Lippo, Sengketa Lahan 3,6 Hektare di Bekasi Berlanjut di PN Cikarang

"Pasti ada langkah penanganannya. Saya akan lihat dulu lokasinya, setelah itu kita rapatkan untuk menentukan langkah penertiban. Kalau sudah diputuskan, pelaksanaannya bisa segera dilakukan, bahkan dalam waktu sekitar satu minggu setelah rapat," tegas Asep.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengungkapkan progres fisik normalisasi CBL saat ini telah mencapai lebih dari 60 persen.

Menurut Henri, kendala utama di lapangan masih adanya bangunan liar yang berdiri di sempadan kali, terutama di wilayah Desa Kalijaya, Kertamukti, Muktiwari, hingga kawasan Sukatani.

"Kendala utama memang masih adanya bangunan liar. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi agar penanganannya bisa segera dilaksanakan, sehingga pekerjaan normalisasi dapat berjalan lebih efektif dan hasilnya lebih tertata," ujar Henri.

Selain bangli, Henri menyebut masih terdapat sekitar satu kilometer pekerjaan normalisasi CBL yang belum teranggarkan. Untuk itu, pihaknya tengah menyiapkan kajian sebagai dasar pengajuan tambahan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Usulan tersebut, kata dia, telah dikoordinasikan dengan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi dan kini menunggu hasil kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Henri menambahkan, sejumlah segmen normalisasi CBL dari wilayah Sukamahi hingga Muara telah memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara pekerjaan.

Sementara penanganan ke arah hulu hingga wilayah Cibitung masih membutuhkan penyelesaian kendala di lapangan. Pihaknya menargetkan pekerjaan pada segmen tersebut rampung pada akhir November 2026.

"Semoga ini bermanfaat untuk penanganan banjir di Kabupaten Bekasi terutama saat musim hujan tiba," pungkasnya.

Rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi bersama Dinas Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UMKM

Rapat tersebut digelar dalam rangka membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Selasa (03/11/2026).

Baca juga: Ahli Waris Uji Bin Otong Gugat Lippo, Sengketa Lahan 3,6 Hektare di Bekasi Berlanjut di PN Cikarang

Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan program dan kebijakan pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui pembahasan RKPD tersebut, Komisi II mendorong agar perencanaan program kerja tahun 2027 disusun secara terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pelaku usaha di Kabupaten Bekasi.

"Kami ingin perencanaan 2027 ini benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, tidak hanya formalitas. Harus mampu meningkatkan daya saing," ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom

Diharapkan, program yang direncanakan dapat memperkuat daya saing industri daerah, mendorong pertumbuhan koperasi, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.