Cyberindo.id

BREAKING NEWS

Cyberindo.id...

16/11/2026

Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Ancam Panggil Manajemen Apartemen Riverdale Soal Akses Kali Cikarang

Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Ancam Panggil Manajemen Apartemen Riverdale Soal Akses Kali Cikarang
Senin, November 16, 2026
Cyberindo.id - Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi  keras terkait dugaan penghalangan akses kegiatan pembersihan Kali Cikarang oleh manajemen Apartemen Riverdale, Cikarang.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PKB, Jaya Marjaya, menegaskan pihaknya akan memanggil manajemen Riverdale untuk dimintai klarifikasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan siap melakukan sidak ke lapangan.

Polemik ini mencuat setelah tim Rehab Kali Cikarang mengaku kesulitan mengakses area sungai di belakang kawasan apartemen tersebut saat hendak melakukan pembersihan sampah dan sedimentasi. Padahal kegiatan itu krusial untuk menjaga kelancaran aliran dan antisipasi banjir musim hujan.

"Kemungkinan Komisi III akan memanggil pihak manajemen Apartemen Riverdale untuk RDP. Kalau diperlukan, kami juga akan melakukan sidak langsung ke lapangan," tegas Jaya, Minggu (16/11).

Jaya menyoroti adanya informasi dugaan penebangan pohon yang materialnya dibuang ke sungai, hingga pembangunan turap di sekitar aliran sungai yang diduga belum berizin.

"Kalau memang itu kawasan kewenangan BBWS, seharusnya ada izin dulu kalau mau bangun turap. Pohon juga tidak boleh sembarangan ditebang, apalagi dibuang ke sungai," ujarnya.

Rencana pemanggilan akan dilakukan secepatnya, menyesuaikan agenda DPRD yang tengah membahas Pansus 19 dan anggaran 2027. "Kalau tidak akhir November, awal Desember," tambahnya.

Sikap Komisi III tersebut sejalan dengan sorotan dua anggota DPRD lainnya.

Anggota Fraksi Golkar, Ahmad bin Olim, menyayangkan dugaan penghalangan tersebut. Ia menegaskan sungai adalah kepentingan publik, bukan kepentingan eksklusif pengelola kawasan.

"Jangan sampai kepentingan pengelolaan kawasan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat yang peduli dan berinisiatif membersihkan sungai seharusnya diapresiasi, bukan dipersulit," kata Ahmad.

Sementara anggota Fraksi Demokrat, Hariyanto, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dan BBWS Citarum segera turun tangan memfasilitasi komunikasi antara Rehab Kali Cikarang dan pihak apartemen.

"Sungai itu kepentingan publik. Jangan sampai sungai hanya dianggap penting ketika banjir sudah terjadi," ujar Hariyanto.

Ia juga mendorong agar persoalan perizinan turap dan penebangan pohon diperiksa sesuai kewenangan.

Hingga berita ini diterbitkan, manajemen Apartemen Riverdale belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.


Baca Selengkapnya

15/11/2026

Akses Ditutup, Pembersihan Sungai di Apartemen Riverdale Terhambat

Akses Ditutup, Pembersihan Sungai di Apartemen Riverdale Terhambat
Minggu, November 15, 2026


Cyberindo.id - Upaya pemeliharaan sungai yang dilakukan komunitas Rehab Kali Cikarang terhambat. Tim relawan penggiat sungai mengaku dihalangi saat hendak melintas di kawasan Apartemen Riverdale untuk membersihkan sampah dan mengangkat sedimentasi.


Padahal, kegiatan tersebut sudah melalui prosedur resmi. Rehab Kali Cikarang telah mengirimkan surat permohonan izin melintas kepada pihak pengelola apartemen jauh sebelum pelaksanaan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin pemeliharaan sungai sebagai persiapan menghadapi musim hujan.


Pembersihan sampah dan sedimentasi sangat vital untuk menjaga fungsi sungai. Penumpukan sampah dapat menghambat aliran air, meningkatkan risiko luapan dan banjir, serta memperburuk kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS). Bantaran yang tidak terawat juga rawan abrasi dan erosi tebing yang mengancam permukiman di sekitarnya.


Namun, akses tim di lapangan justru ditutup oleh pihak pengelola Apartemen Riverdale, sehingga kegiatan tidak bisa berjalan.


Memunculkan Tanda Tanya


Penghalangan akses tersebut memunculkan pertanyaan publik. Rehab Kali Cikarang mempertanyakan sikap pengelola, mengingat kegiatan ini untuk kepentingan lingkungan yang lebih luas.


"Kami memahami setiap kawasan punya aturan akses. Tapi kepentingan lingkungan seharusnya tidak diabaikan, apalagi izin sudah kami ajukan secara resmi melalui surat," ujar perwakilan Rehab Kali Cikarang.


Rehab Kali Cikarang menegaskan, perlindungan lingkungan memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya:


1. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang hak dan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 tentang kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai tentang penyelenggaraan pengelolaan sungai.


Sungai Tidak Mengenal Batas Kawasan


Rehab Kali Cikarang mengingatkan, aliran air, sampah, sedimentasi, hingga risiko banjir tidak mengenal batas kepemilikan kawasan. Dampaknya akan dirasakan masyarakat luas, bukan hanya penghuni apartemen.


"Jangan menunggu banjir terjadi, bantaran terkikis, baru sadar pentingnya menjaga sungai. Menjaga sungai adalah kepentingan bersama," tegasnya.


Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Apartemen Riverdale belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan penghalangan akses tersebut. Rehab Kali Cikarang berharap ada ruang koordinasi dan klarifikasi agar kegiatan lingkungan dapat kembali berjalan.

Baca Selengkapnya

06/11/2026

Akhmad Marzuki Tunjuk Anggota DPRD Ahmad bin Olim Jadi Bendahara Golkar Kabupaten Bekasi

Akhmad Marzuki Tunjuk Anggota DPRD Ahmad bin Olim Jadi Bendahara Golkar Kabupaten Bekasi
Jumat, November 06, 2026

Cyberindo.id
- Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi di bawah komando Akhmad Marzuki resmi menunjuk Ahmad bin Olim sebagai Bendahara.

Penetapan tersebut dilakukan di Kantor DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Ahmad bin Olim yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil II Cibitung - Cikarang Barat, dipercaya memegang kendali pengelolaan keuangan partai berlogo pohon beringin itu.

Mendapat amanah baru, Ahmad bin Olim mengaku siap menjalankan tanggung jawab dengan penuh komitmen dan transparan.

"Terima kasih kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Bapak Akhmad Marzuki atas kepercayaannya. Ini adalah amanah dan tanggung jawab besar. Saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya, transparan dan sesuai aturan organisasi," kata Ahmad bin Olim, Jumat (8/11).

Menurutnya, posisi bendahara memiliki peran strategis, bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi menjadi kunci keberlangsungan roda organisasi.

"Keuangan partai harus dikelola secara tertib, profesional dan akuntabel. Supaya semua program dan kegiatan partai bisa berjalan maksimal," tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh kader Golkar di Kabupaten Bekasi untuk tetap menjaga soliditas dan kekompakan.

"Harapan saya semua kader solid, bersama-sama membesarkan Golkar Kabupaten Bekasi agar semakin dekat dengan masyarakat dan bisa berkontribusi nyata untuk pembangunan daerah," pungkasnya.

Dengan ditunjuknya Ahmad bin Olim, diharapkan tata kelola keuangan DPD Golkar Kabupaten Bekasi semakin kuat, sekaligus memperkuat konsolidasi politik di tingkat daerah.


Baca Selengkapnya

05/11/2026

Bukan Sekadar Donasi, Hibank Bangun Pendapatan Berkelanjutan untuk 80 Anak Asuh YABNI Bogor Lewat 50 Kambing Hiro Farm

Bukan Sekadar Donasi, Hibank Bangun Pendapatan Berkelanjutan untuk 80 Anak Asuh YABNI Bogor Lewat 50 Kambing Hiro Farm
Kamis, November 05, 2026

Cyberindo.id
- Kemandirian finansial menjadi tantangan utama yayasan sosial dalam memastikan keberlangsungan kebutuhan anak asuh. Menjawab tantangan itu, PT Bank Hibank Indonesia (hibank) menghadirkan program CSR berbasis peternakan produktif.

Bekerja sama dengan Hiro Farm, program ini dirancang untuk membangun sumber pendapatan berkelanjutan bagi Rumah Anak Asuh Yatim Piatu dan Dhuafa Yayasan Bening Nurani (YABNI) di Rumpin, Kabupaten Bogor. Peresmian program digelar Kamis (05/11/2026).

Melalui program ini, hibank memberikan bantuan modal produktif berupa 50 ekor bakalan kambing yang sepenuhnya menjadi milik YABNI. Selanjutnya, YABNI bekerja sama dengan Hiro Farm untuk menjalankan kegiatan penggemukan ternak, mulai dari pemeliharaan hingga penjualan.

Keuntungan bersih dari hasil usaha tersebut akan disalurkan sepenuhnya kepada YABNI sebagai tambahan sumber pendanaan untuk mendukung kebutuhan operasional yayasan dan kesejahteraan 80 anak asuh.

Berbeda dengan bantuan sosial yang habis setelah disalurkan, program ini dirancang menciptakan siklus usaha produktif yang terus berkembang.

Direktur Finance PT Bank Hibank Indonesia, Ricky Budiono, mengatakan hibank ingin menghadirkan CSR yang tidak hanya sesaat.

“Bagi hibank, tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya tentang seberapa besar bantuan yang dapat disalurkan, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut dapat menciptakan manfaat yang terus berlanjut. Melalui program Hiro Farm, kami ingin membantu YABNI memiliki sumber pendapatan produktif yang dapat dikembangkan secara berkesinambungan,” ujar Ricky.

Ia menambahkan, program ini juga memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak untuk membangun kemandirian di masa depan.

Tak hanya berorientasi ekonomi, program Hiro Farm juga menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan bagi anak-anak asuh YABNI. Melalui pendampingan pengelola Hiro Farm, anak-anak diajak mengenal proses bisnis peternakan secara langsung, mulai dari pemeliharaan ternak, pengelolaan operasional, pemahaman siklus usaha, hingga pencatatan keuangan sederhana.

Ketua Umum Yayasan Bening Nurani Bogor, Herawan Susanto, S.E., menyambut baik inisiatif tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan hibank melalui program peternakan produktif ini. Bagi kami, keberadaan sumber pendapatan tambahan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat berarti dalam membantu memenuhi kebutuhan 80 anak asuh,” ungkap Herawan.

Ia berharap kerja sama ini terus berkembang sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi YABNI dan anak-anak asuh.

Sebagai bagian dari BNI Group, hibank terus memperkuat perannya sebagai bank digital yang fokus pada pemberdayaan UMKM. Hingga September 2026, hibank mencatatkan total aset sebesar Rp19,55 triliun dengan penyaluran kredit UMKM mencapai Rp2,24 triliun.

Sejalan dengan visi sebagai Orkestrator UMKM, hibank mengembangkan pendekatan pemberdayaan melalui kolaborasi dan penguatan ekosistem untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.


Baca Selengkapnya

Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Soroti Izin Pemakaman Komersial di Setu dan 6 Perusahaan di Cikarang Timur

Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Soroti Izin Pemakaman Komersial di Setu dan 6 Perusahaan di Cikarang Timur
Kamis, November 05, 2026

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Hari Wibowo dan Jaya Marjaya pada gelaran RDP 
Cyberindo.id – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti persoalan perizinan sejumlah perusahaan industri di Cikarang Timur hingga proyek pemakaman komersial di Kecamatan Setu.

Sorotan tersebut mencuat dalam dua Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III pada Kamis (05/11/2026). Dewan menemukan sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti, mulai dari dugaan ketidaklengkapan izin hingga kesesuaian tata ruang.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Hari Wibowo, mengatakan pada RDP pertama, pihaknya membahas perizinan proyek pemakaman komersial Muslim Assalam Memorial Garden di Desa Ragamanunggal, Kecamatan Setu.

Namun, RDP tersebut tidak berlanjut karena pihak pengembang tidak hadir tanpa konfirmasi.

“Yang akan kami periksa adalah kesesuaian zonasi dan peruntukan lahannya. Jangan sampai pembangunan di Kabupaten Bekasi menabrak aturan tata ruang,” kata Ombi saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Kamis (05/11/2026).

Ia menambahkan, Komisi III akan membahas langkah selanjutnya melalui rapat internal, termasuk kemungkinan memanggil kembali pengembang atau melakukan inspeksi langsung (sidak) ke lokasi.

Pada RDP kedua, Komisi III memanggil enam perusahaan yang beroperasi di wilayah Cikarang Timur untuk membahas perizinan dan persoalan lingkungan. Dari enam perusahaan yang dipanggil, lima hadir, sedangkan PT Cahaya Karisma Mandiri tidak hadir tanpa konfirmasi.

Adapun pembahasan meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), UKL-UPL, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga pengelolaan air tanah.

Ombi mengungkapkan, dalam rapat tersebut terdapat perusahaan yang telah beroperasi lebih dari lima tahun, namun proses perizinannya belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Banyak aduan yang masuk ke Komisi III terkait dugaan pencemaran lingkungan dan aktivitas produksi yang diduga belum mengantongi izin,” ujarnya.

Meski demikian, status perizinan dan dugaan pelanggaran masing-masing perusahaan masih perlu ditelusuri bersama instansi terkait.

Ombi menegaskan, Komisi III mendukung masuknya investasi ke Kabupaten Bekasi. Namun, investor diminta tetap mematuhi aturan agar kegiatan usaha tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun tata ruang.

“Kami sangat mengapresiasi investor. Tetapi jangan sampai aturan diabaikan. Investasi harus membawa manfaat bagi ekonomi dan masyarakat, bukan malah menimbulkan masalah,” tegasnya.

Komisi III memastikan pengawasan terhadap pembangunan dan aktivitas usaha akan terus dilakukan untuk mendorong kepatuhan perizinan sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi.


Baca Selengkapnya