Jelang Pelantikan 4 November, Sengketa Pilkades Tamansari Belum Tuntas, Kuasa Hukum Desak PSU

Polemik Pilkades Tamansari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus bergulir
Cyberindo.id – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tamansari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus bergulir. Salah satu calon kepala desa melalui kuasa hukumnya, Michael, menduga ada kecurangan yang perlu ditindaklanjuti pihak berwenang.
Dugaan itu mengemuka setelah mediasi yang melibatkan penggugat, panitia Pilkades, dinas terkait, dan kejaksaan belum mencapai kesepakatan.
“Mediasi ini bukan menentukan apakah persoalan ini bisa lanjut atau tidak. Masing-masing pihak masih bertahan dengan pendapat dan data yang dimiliki. Kami berterima kasih karena mediasi sudah diakomodasi sebagai bagian dari prosedur, namun ini bukan keputusan akhir,” ujar Michael, Selasa. 27/10/2024.
Persoalan Domisili Pemilih
Michael menjelaskan, keberatan pihaknya salah satunya terkait syarat domisili pemilih yang harus berdomisili minimal enam bulan.
Menurutnya, sejak awal telah ada kesepakatan bahwa warga yang belum memenuhi syarat itu tidak boleh memilih. Namun dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut ditafsirkan berbeda oleh pihak terkait.
“Kami menduga ada persoalan yang terjadi secara sistematis. Dari awal sudah ada kesepakatan bahwa yang berdomisili enam bulan tidak boleh mengikuti, tetapi pihak lain menyampaikan itu hanya interpretasi. Ini akan kami buktikan. Tim kami juga akan turun ke lapangan untuk memperkuat dalil,” katanya.
Desak PSU di TPS 14
Pihaknya secara resmi meminta pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 14 Desa Tamansari.
“Klien kami sejak mendaftar sudah siap menang dan siap kalah, selama proses berjalan baik dan adil. Kalau prosesnya tidak adil dan ada dugaan kecurangan, tentu tidak bisa kami terima begitu saja. Harapan kami minimal ada PSU di TPS 14,” tegasnya.
Ia menyebut belum bisa menerima tawaran damai karena persoalan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Soroti Pelantikan 4 November
Michael juga menyoroti rencana pelantikan kepala desa terpilih pada 4 November mendatang.
“Pelantikan secara administratif mungkin tetap berjalan, tetapi proses hukum tetap akan berjalan. Jika tidak ada PSU dan tidak ada tindak lanjut jelas dari Bupati Bekasi, kami akan gugat ke pengadilan,” ujarnya.
Langkah hukum tersebut akan merujuk pada peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) tentang Pilkades.
Buka Peluang Jalur Pidana
Lebih jauh, pihaknya membuka peluang membawa sengketa ini ke ranah pidana jika ditemukan bukti yang memenuhi unsur.
“Kalau kami menemukan bukti, jangan salahkan kami jika persoalan ini masuk ke ranah pidana. Dugaan kami ada, tapi semua akan kami buktikan melalui proses yang berlaku,” kata Michael.
Hingga mediasi berakhir, belum ada titik temu. Kuasa hukum memastikan akan terus mengawal kasus ini demi memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan adil dan sesuai ketentuan.
Info Lalu Lintas Bekasi – Cikampek
ITSPantau kondisi perjalanan melalui sistem informasi lalu lintas resmi Bina Marga.
PANTAUAN LALU LINTAS ITS Sumber: ITS Bina MargaPasar & Kurs Finansial
LIVEPasarNilaiPerubahan
Memuat data pasar…
Data pasar dari Yahoo Finance. Nilai dapat berubah dan ditampilkan sesuai ketersediaan sumber.
Data Pusat BMKG
PRAKIRAANMengambil prakiraan cuaca BMKG…
Sumber: BMKG • Prakiraan untuk Kabupaten Bekasi (Sukamahi, Cikarang Pusat), diperbarui mengikuti ketersediaan data BMKG.