Satpol PP Kab. Bekasi Layangkan Surat Penertiban 19 Bangli di Lahan Tol Japek KM 27-28 Cikarang Barat

Cyberindo.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) resmi melayangkan surat pemberitahuan penertiban terhadap 19 bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas aset negara milik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU di koridor Tol Jakarta-Cikampek KM 27 sampai KM 28, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat.
Penertiban secara resmi akan dieksekusi pada *Senin, 26 Oktober 2026*. Sebelum itu, pemilik diberi waktu hingga Minggu untuk melakukan pembongkaran mandiri.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, membenarkan pihaknya sudah menyerahkan langsung surat pemberitahuan tersebut pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurutnya, surat itu merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi terakhir pada 19 Oktober lalu. Pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif.
“Hari ini kami sampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan. Sesuai hasil rapat, kami imbau agar warga membongkar sendiri. Harapannya Minggu sore sudah ada yang mulai bongkar mandiri,” ujar Ganda, Kamis (22/10).
Ganda menjelaskan, terjadi pengurangan jumlah objek penertiban. Dari data awal tercatat 22 bangunan, kini tersisa 19 bangunan setelah sebagian pemilik membongkar sendiri bangunannya.
“Kami berharap Senin nanti prosesnya kondusif. Jangan sampai ada pembongkaran paksa,” katanya.
Ia mengakui, rencana penertiban sempat alot. Para penghuni yang sudah puluhan tahun menempati lahan tersebut sempat menolak dan meminta kejelasan status pemanfaatan lahan. Persoalan itu akhirnya menemukan titik temu setelah dilakukan musyawarah yang dipimpin langsung Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama tokoh masyarakat dan perwakilan Ditjen Bina Marga.
“Warga awalnya butuh penjelasan teknis soal lahan ini. Setelah musyawarah, sudah kami jelaskan bahwa penertiban ini untuk kepentingan negara dan kepentingan umum,” jelas Ganda.
Dalam forum tersebut, warga juga sempat meminta bantuan biaya pembongkaran. Namun menurut Ganda, bantuan serupa yang pernah diberikan pihak KCIC pada tahun 2024, untuk tahun anggaran 2026 ini tidak tersedia.
“Pada prinsipnya mereka sudah lama di sini, puluhan tahun. Mereka berharap ada bantuan bongkar. Tapi anggarannya tahun ini tidak ada,” ungkapnya.
Meski begitu, Ganda menegaskan penertiban tetap harus berjalan sesuai aturan. Pengembalian fungsi lahan negara menjadi prioritas, mengingat lokasi tersebut berkaitan dengan proyek strategis nasional.
“Penertiban tetap kita laksanakan sesuai ketentuan. Arahan Plt Bupati jelas, kedepankan komunikasi, tapi fungsi lahan harus kembali,” tegasnya.
Ganda menambahkan, penertiban bangli ini merupakan bagian dari penegakan Perda Kabupaten Bekasi untuk mengembalikan fungsi sempadan jalan tol dan lahan negara. Penanganan dilakukan bertahap, dengan prioritas pada titik yang akan dilakukan pembangunan.
“Satpol PP bersama OPD terkait akan terus menegakkan Perda. Tujuannya mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya,” ucapnya.
Ke depan, lanjut Ganda, Satpol PP juga telah menerima sejumlah permohonan penertiban lain untuk mendukung program normalisasi. Permohonan itu datang dari BBWS Ciliwung-Cisadane, BBWS Citarum, dan Perum Jasa Tirta terkait normalisasi saluran air dan jaringan irigasi di Kabupaten Bekasi.
“Setelah Tol Japek ini, kita akan fokus ke usulan normalisasi sungai dan irigasi dari BBWS dan Jasa Tirta,” pungkasnya.
Info Lalu Lintas Bekasi – Cikampek
ITSPantau kondisi perjalanan melalui sistem informasi lalu lintas resmi Bina Marga.
PANTAUAN LALU LINTAS ITS Sumber: ITS Bina MargaPasar & Kurs Finansial
LIVEMemuat data pasar…
Data pasar dari Yahoo Finance. Nilai dapat berubah dan ditampilkan sesuai ketersediaan sumber.
Data Pusat BMKG
PRAKIRAANMengambil prakiraan cuaca BMKG…
Sumber: BMKG • Prakiraan untuk Kabupaten Bekasi (Sukamahi, Cikarang Pusat), diperbarui mengikuti ketersediaan data BMKG.