Ahli Waris Uji Bin Otong Gugat Lippo, Sengketa Lahan 3,6 Hektare di Bekasi Berlanjut di PN Cikarang

Kuasa hukum ahli waris Uji Bin Otong dari Law Firm Hendrik Kaulia & Partners, Diki Herdiana, S.H., M.H., saat memberikan keterangan kepada wartawan usai persidangan perkara sengketa lahan 3,6 hektare di PN Cikarang
Cyberindo.id – Sengketa lahan seluas 3,6 hektare di Desa Cibatu, Kabupaten Bekasi, antara ahli waris Uji Bin Otong dengan PT Lippo memasuki babak baru. Ahli waris menempuh kembali jalur hukum di Pengadilan Negeri Cikarang untuk menguji keabsahan penguasaan lahan yang kini diklaim bersertifikat atas nama Lippo.
Lahan seluas 36.000 meter persegi itu disebut dikuasai tanpa adanya proses jual beli yang diketahui dan diakui oleh pihak keluarga. Ahli waris mempertanyakan dasar peralihan hak yang menjadi landasan penerbitan sertifikat tersebut.
Perkembangan terbaru, Majelis Hakim PN Cikarang dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat, yakni pihak Lippo dan BPN Kabupaten Bekasi. Melalui putusan sela tersebut, PN Cikarang dinyatakan berwenang memeriksa pokok perkara.
Baca juga: Bupati Bekasi Ditunggu Tanggapan Soal Usulan SMSI: Tokoh Pers Masuk TP2D Kawal Pembangunan
Kuasa hukum ahli waris dari Law Firm Hendrik Kaulia & Partners, Diki Herdiana, S.H., M.H., mengatakan putusan itu membuka ruang untuk menguji substansi kepemilikan.
“Perjalanan perkara ini sejak 2017, gugatan pertama kami ajukan 2018. Secara materiil, di tingkat Pengadilan Tinggi dan kasasi, kepemilikan diakui sebagai milik ahli waris Uji Bin Otong. Namun di tahap PK, gugatan kami dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kompetensi absolut atau formil,” ujar Diki.
Persoalan kembali mencuat pada 2025 setelah ahli waris menerima somasi dari pihak Lippo yang meminta pengosongan lahan. Tak lama, ahli waris dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyerobotan tanah, memasuki pekarangan tanpa izin, dan pemalsuan dokumen.
Persoalkan Bukti Jual Beli
Diki menegaskan, inti gugatan kali ini adalah meminta kepastian hukum dan menguji dasar peralihan hak yang diklaim Lippo.
“Yang menjadi kejanggalan sampai hari ini, pihak Lippo belum mengajukan bukti peralihan hak atau jual belinya. Mereka membeli dari siapa? Apakah dari ahli waris Uji Bin Otong atau pihak lain? Itu yang harus dibuktikan,” katanya.
Ia juga mempertanyakan warkah atau dokumen asal-usul penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diklaim Lippo. Pihaknya telah meminta BPN Kabupaten Bekasi menghadirkan warkah tersebut, namun hingga tahap pembuktian surat ditutup, dokumen belum disampaikan.
“Majelis hakim sudah menegur karena kami tidak bisa terus menunggu. Alasannya warkah berada di kantor wilayah. Padahal sederhana, kalau memang membeli, tunjukkan bukti jual belinya, siapa penjualnya, siapa penerima uang, dan kapan transaksinya,” tegasnya.
Menurut Diki, berdasarkan administrasi desa, tanah tersebut tercatat atas nama Uji Bin Otong dalam Letter C Nomor 2397. Pihak Desa Cibatu juga telah memberikan keterangan terkait catatan kepemilikan dan peta bidang objek sengketa. Ahli waris, kata dia, masih memegang dokumen administrasi pertanahan dan tetap membayar pajak.
Kejanggalan lain terkait waktu peralihan hak. Keluarga menyebut Uji Bin Otong meninggal pada 1976, sementara dokumen peralihan yang dipersoalkan disebut terjadi sekitar 1990.
“Kalau ada peralihan sekitar 1990, sementara pemilik berdasarkan keterangan keluarga sudah meninggal 1976, ini harus dijelaskan. Siapa yang menandatangani dan atas dasar apa peralihan itu dilakukan,” ujar Diki.
Meski demikian, pihaknya membuka ruang mediasi. “Kami ini seperti gajah melawan semut. Kalau memang Lippo bisa menunjukkan bukti jual beli yang sah dengan Uji Bin Otong, saya sebagai kuasa hukum siap mundur. Sederhana, buka dokumennya,” katanya.
Ahli Waris Mengaku Lelah
Ahli waris Uji Bin Otong, Rendi Gubasan, mengaku lelah menghadapi sengketa hampir satu dekade.
“Harapan saya bisa segera diselesaikan. Kami sudah lelah hampir sepuluh tahun mengurus ini. Kami masyarakat kecil, sampai kapan harus terus seperti ini,” kata Rendi.
Ia menegaskan tidak pernah mengetahui adanya transaksi penjualan oleh keluarganya kepada Lippo dan masih menyimpan dokumen kepemilikan.
“Saya dari dulu tidak pernah merasa keluarga kami menjual tanah itu. Sejak zaman almarhum bapak saya juga tidak pernah mengetahui adanya penjualan,” tuturnya.
Agenda sidang selanjutnya dijadwalkan Kamis, 19 November 2026 dengan pemeriksaan setempat (PS) untuk memastikan letak, batas, dan kondisi fisik objek tanah yang berada di dua hamparan di Desa Cibatu, kawasan sekitar Meikarta.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak Lippo dan BPN Kabupaten Bekasi terkait dasar peralihan hak dan penerbitan sertifikat belum memperoleh tanggapan.
Info Lalu Lintas Bekasi – Cikampek
ITSPantau kondisi perjalanan melalui sistem informasi lalu lintas resmi Bina Marga.
PANTAUAN LALU LINTAS ITS Sumber: ITS Bina MargaPasar & Kurs Finansial
LIVEPasarNilaiPerubahan
Memuat data pasar…
Data pasar dari Yahoo Finance. Nilai dapat berubah dan ditampilkan sesuai ketersediaan sumber.
Data Pusat BMKG
PRAKIRAANMengambil prakiraan cuaca BMKG…
Sumber: BMKG • Prakiraan untuk Kabupaten Bekasi (Sukamahi, Cikarang Pusat), diperbarui mengikuti ketersediaan data BMKG.